Anggota Komisi C Dprd Jateng

Bidang Keuangan meliputi keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan layanan umum daerah.

IKUT BIMTEK : Seluruh anggota DPRD Jateng siap mengikuti bimbingan teknis kedewanan guna mengawal dan mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045.(foto: azam addin)

JAKARTA – DPRD Provinsi Jawa Tengah lakukan pendalaman dan penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedewanan sesuai dengan sektor kerja. Pendalaman dilakukan selama tiga hari, mulai Sabtu-Senin (14-16/12/24).

Ketua DPRD Sumanto menyampaikan, guna menunjang visi Indonesia Emas 2025, maka seluruh anggota DPRD Jawa Tengah akan melakukan pembahasan mendalam tentang kerja di masing masing komisi.

“Jauh-jauh ke Jakarta, akhir tahun, bapak-ibu DPRD Jateng semua tetap semangat untuk ikut Bimtek njeh! Besok pagi kita akan lakukan pendalaman, pembahasan di masing-masing komisi. Harapannya nanti bisa lebih maksimal untuk menunjang visi Indonesia Emas tahun 2025.” Kata politikus Partai PDI Perjuangan itu saat memberikan sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jakarta, Sabtu (14/13/2024).

Sumanto menjelaskan konsep bimtek kali ini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam penguasaan materi masing-masing. Agenda yang dijadwalkan pada kegiatan Bimtek yang diikuti 119 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu akan dibagi dalam 5 kelas dengan pembahasan sesuai dengan sektor kerja masing-masing Komisi.

“Ini kita lakukan agar kita semakin kuat dalam pelayanan kepada masyarakat, advokasi kita terarah, pengawasan kita kepada OPD juga tepat. Jadi besok teman teman diskusi bersama dengan teman teman OPD terkait dengan Komisi,” Ungkapnya.

Senada dengan yang disampaikan Ketua DPRD Jateng, Ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta Herinto Sidik Iriansyah selaku fasilitator Bimtek Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bahwa penguatan kapasitas sesuau dengan tupoksi kerja komisi ini nantinya akan menunjang kerja kolektif DPRD Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemerintahan.

“Materi yang nantinya akan tersajikan dalam bimtek ini semoga mampu untuk menunjang kerja kerja bapak ibu anggota DPRD Jateng mendatang. Khususnya tentang pengawasan kepada pemerintah provinsi, kami, STKIP Kusuma Negara merasa bangga menjadi bagian dari usaha pembangunan visi Indonesia Emas 2045,” jelasnya saat memberikan sambutan.

DPRD Provinsi Jawa Tengah difasilitasi oleh STKIP Kusuma Negara Jakarta menyelenggarakan bimbingan teknis selama tiga hari di Merlynn Park Hotel Jakarta.(azam/priyanto)

Bidang Perekonomian meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan keluautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan badan penanaman modal, dan koperasi UKM dan dunia usaha.

Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

SOAL BUMD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran BP BUMD DKI, Kamis (12/12/2024), soal optimalisasi kinerja BUMD. (foto ariel noviandri)

JAKARTA – Sebagai upaya mengoptimalkan kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan studi komparasi ke Badan Pembinaan (BP) BUMD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (12/12/2024). Seperti disampaikan Ketua Komisi C, Bambang Haryanto, kepada Fitria Rahadian Sekretaris BP BUMD Provinsi DKI.

“Kami ingin mengetahui soal pembinaan yang dilakukan terhadap BUMD yang ada di Jakarta agar kami juga bisa mengoptimalkan BUMD di Jateng,” kata Bambang.

Menanggapinya, Fitria mengatakan selama ini tujuan pendirian BUMD untuk mempercepat pembangunan sekaligus peningkatan PAD. Disini, BP BUMD bertugas dalam hal pendirian BUMD, pengangkatan direksi, pembinaan, dan evaluasi.

Ada 9 usaha BUMD yang ada saat ini di Jakarta. Diantaranya Usaha Transportasi, Properti, Keuangan, Infrastruktur, Pariwisata, Kawasan Industri, Pangan, Utilitas, Pasar & Industri.

“Dari tugas kami itu, BUMD yang mampu memberikan deviden kepada Pemprov DKI sebesar Rp 545,9 triliun pada 2023. Angka itu lebih tinggi dibanding pada 2022 dengan realisasi sebesar Rp 402,4 triliun,” kata Fitria.

Dalam hal kinerja, ia mencontohkan Jakarta tidak memiliki lahan pertanian tapi memiliki gudang beras yang dikelola BUMD. Tujuannya, mengendalikan harga beras yang beredar di pasaran.

“Kami memiliki bidang usaha BUMD yang menangani pangan. Dari situ, kami ingin mengendalikan harga, salah satunya komoditas beras. Jadi, gudang yang dimiliki BUMD tidak hanya untuk menyimpan beras tapi kami juga menyewakannya,” jelasnya.

Disamping itu, untuk meningkatkan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan, setiap BUMD di bidang jasa produksi perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Salah satunya kerjasama dengan ritel-ritel modern atau platform belanja online.

Dalam hal pembinaan, pihaknya juga menangani persoalan restrukturisasi dan melakukan kajian terhadap kinerja BUMD. Dengan begitu, pihaknya bisa memutuskan BUMD yang sehat atau perlu dilakukan merger.

“Jadi, BP BUMD berperan untuk menyeleksi pengurus, pembinaan & pengembangan, standar teknis, pembentukan BUMD baru, monitoring & evaluasi kinerja, akuisisi-merger-likuidasi, penyertaan modal daerah, dan evaluasi kontribusi terhadap APBD,” terangnya lagi. (ariel/priyanto)